Achmad menerangkan ketentuan pengelolaan limbah B3 pada Pasal 39 PP 5/2021. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perlu Anda ketahui, dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. . KEYWORD : PERIZINAN, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , FUNGSI, BENTUK IZIN , FORMAT SUBSTANSI , PENEGAKKAN HUKUM IZIN PENDAHULUAN Pelaksanaan hukum di Indonesia dapat berlangsung secara normal, damai. 8 N. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. Admin Ruang Hukum, 21 September 2020. yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (the general principles of good administration atau bahasa Belandanya algemene beginselen van behorlijk bestuur). 26 c. Adanya suatu kepastian hukum. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. Pertimbangan PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Kegiatan Politik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah. kasup suap perizinan meikarta nama : mumtaz naufal aqil murtadho nim : 02011381722390 fakultas hukum universitas sriwijaya 2019/2020 dosen pengampuh : muhammad zainul arifin ,sh, mh. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal yang telah saya lakukan adalah meminta rekomendasi dari kominfo di daerah saya dan beberapa instansi terkait. emas dan lain lain. Dasar hukum Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor. 5. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya. (SI), yang meliputi keamanan dan keandalan SI. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau. Dasar hukum pemungutan pajak (Pasal 23 UUD 1945, Pasal 23A UUDNRI 1945) Bahan Bacaan : 1. U. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi sektor: [5] kelautan dan perikanan;. Perizinan berusaha risiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB). Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi area. Perizinan tersebut dipastikan harus dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha, terhindar dari tumpang tindih perizinan, penyalahgunaan wewenang maupun korupsi dari pemangku perizinan. Oleh karena itu, Anda memerlukan legalisasi agar mendapat kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dan sekaligus mendapat perlindungan hukum dalam berbisnis. CATATAN: Peraturan. Umumnya,. com [email protected] tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, [3] atau “Als opheffing van een algemene verbodstregel in het concrete geval”, [4] (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Norma yang mengatur dalam. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. Dasar hukum OSS RBA tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Februari 2023. SUDUT HUKUM | Izin merupakan sebuah ketetapan (beschiking) dikeluarkan oleh organ yang berwenang yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu. 5, Jurnal Nestor Ilmu Hukum H. Pengertian perseroan terbatas (“PT”) dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan. LKP yang dalam kesehariannya menyelenggarakan pendidikan bahasa asing merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Izin Kilat adalah platform hukum berbasis digital yang dikelola oleh LexJustisia yang melayani kebutuhan bisnis startup dan UMKM dengan biaya murah dan proses cepat, semudah 1. Dalam pembuatan PT, tentunya ada yang disebut sebagai prosedur perizinan PT. Dasar Hukum Perizinan Industri Pertahanan. Setiap perizinan berusaha akan dicantumkan nama penerbti sesuai dengan. , M. - 5 - BAB I. Dengan mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi Perizinan Online ESDM, Anda mengakui bahwa telah membaca,memahami, dan menyetujui untuk terikat oleh syarat penggunaan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan Aplikasi Perizinan Online ESDM, termasuk namun tidak terbatas pada kerahasiaan,. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI: Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Kepala Dinas Tata. b. Mereka kerap diberi tugas membuat “legal opinion” (LO) oleh para dosen, tetapi tidak cukup punya keberanian untuk menuangkan pemikiran mereka. Pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS masih menghadapi kendala di daerah. Hal 167 18 Helmi. 10 M. 02/MEM. Katalog Produk. PERSYARATAN . Dan terakhir dokumen perizinan akan diserahkan kepada pemohon. UAS HUKUM PERIJINAN. Bukti Mentaati Aturan Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2017). Kesimpulan 1. Izin berusaha dan berinvestasi yang diterbitkan melalui sistem OSS juga akan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. View full-text Article Perizinan dalam hukum administrasi Negara ini bertujuan Untuk melaksanakan peraturan, Apakah ketentuan- ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban serta Sebagai sumber pendapatan daerah , Dengan adanya permohonan izin , maka secara langsung. Perlu diketahui bahwa sebelum memperoleh izin usaha, izin komersial dan izin operasional (termasuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional), pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS. clorin@gmail. koperasi. Kepmen /. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. HUKUM PERIZINAN - Daly. Perlu Anda ketahui, dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan. Perlindungan kepentingan umum. 5. K/HK. 1. Dasar Hukum Perijinan ; Dokumen ; Layanan New Normal ; Tanggap Covid-19 ; Perizinan ; Kontak Kami ; Penanaman Modal . SBU Konstruksi. Ilustrasi TKA. Hlm 77 mengutip Philipus M. PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU* Dwi Haryati**, Triyanto Suharsono* Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jalan Sosio Justicia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D. Izin Lingkungan dapat diajukan melalui pemeriksaan UKL-UPL atau penilaian Amdal sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup PP No. Dasar Hukum Perizinan. id DATA BUKU Nama/Judul Buku : Hukum Perizinan Lingkungan Hidup Penulis/Pengarang : Dr. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan. Santoso Brotodihardjo, 1995, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco Bandung, h. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembahasan dalam tulisan hukum ini yang bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut ketentuan yang menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan, regulasi dan sistem perizinan pertambangan di daerah. Penegakan hukum harus dilakukan karena masih banyak pembiaran terhadap para penambang tanpa izin (PETI). co. 199-200) Buku ini kemudian membahas tentang sinkronisasi peraturan perundang- undangan sistem perizinan bidang lingkungan hidup di Indonesia. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga, biasanya terkait dengan pembiayaan jauh lebih gampang, lebih murah, dan lebih gampang di-approve karena legalitasnya sudah ada. (2) Perpanjangan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin optikal telah habis masa berlakunya. JAKARTA, IZIN. PERIZINAN DALAM DUNIA BISNIS Musa Parasian Lubis 02011381722399 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya HUKUM PERIZINAN (B) Abstrak Perizinan adalah suatu subjek yang tidak bisa terlepas dari suatu syarat administrasi. Jika saat ini mengajukan permohonan sumber daya melalui dua tahap, yaitu permohonan rekomendasi dan permohonan izin dengan. M. Pengantar Hukum Perizinan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penelitian dilakukan dengan. Aturan tersebut sekaligus mencabut PP 24/2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Elektronik (OSS). Kata Kunci : Pelayanan Perizinan Berusaha, DPMPTSP, Online Single Submission. Dosen Pembimbing : Ahmad Siddiq Ridha, M. PDF | HUKUM PERIZINAN | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate HUKUM PERIZINAN Hukum adalah suatu rangkaian peraturan, yang mengikat, memaksa dan mempunyai sanksi. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan. H. 7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. a. Hamzah Halim, S. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Bacaan 2 Menit. izin merupakan pemberian hak kepada pemohon izin untuk melakukan suatu kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sistem Perizinan Berusaha. J ten Berge pengertian izin dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan sempit. 167. pada ayat (1) melekat pada perizinan optikal. menulis mengenai pandangan pribadi saya atas isu hukum yang terjadi di sekitar. (Tenaga Pengajar Hukum Perizinan UNTIRTA) Perizinan, inilah yang kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mencermati istilah harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua istilah ini memiliki makna yang hampir sama yaitu upaya untuk merealisasikan. 2019. Pemberian nomor dari petugas di bagian umum. Ayat (4) Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing diberikan untuk jenis usaha:Usaha Milik Oaerah, dan Badan Hukum Milik Negara yang selanjutnya disebut Bangunan Gedung BUMN, BUMO, atau BHMN adalah bangunan untuk keperluan dinas yang. Pasal 53 ayat 2 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengkategorikan izin sebagai ketetapan/keputusan tata usaha negara. Download. Abstrak Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Dibawah ini adalah dasar hukum Perizinan Industri Pertahanan : UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN; UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG. 9Deki Pariadi, “Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. Dasar Hukum Pemberian izin penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam : 1. Pengertian Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. ABSTRAK: Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan T. 16. Importir Nitro Cellulose. Dasar Hukum SK Gubernur Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI PROVINSI SUMATERA BARAT. 46/2009 SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Untuk persyaratan tempat parkir motor, satuan ruang parkir untuk sepeda motor yang direkomendasikan adalah minimal 70 cm x 200 cm. 6628, peraturan. Pasal 1 angka 20 UU 22/2001 memberikan apa yang dimaksud dengan izin usaha: “Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. MH ABSTRAK Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. SYARAT SAHNYA IZIN. (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluhSebelum menjalankan usahanya, Apotek harus mempunyai Surat Izin Apotek (SIA). 3. Permohonan. . masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan; b. Dr. Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); - 5 -. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah. pengolahan limbah B3. Peraturan ini telah. II Mei 2014 120 kuota dan izin untukmelakukan suatu usahayang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasiperusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan. 3. penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. 2. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Namun, sejak 2 Juli 2021, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sudah tidak lagi dilakukan melalui sistem OSS , melainkan melalui sistem OSS Risk Based Approach (RBA). 9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha NO INSTANSI NAMA PERIZINAN/NON PERIZINAN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERIZINAN/NON PERIZINAN KETERANGAN Industri Primer Hasil Hutan 3 Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi 2. PENDAHULUAN. Bagian Kesatu . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja , perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha. P. Biasanya prosedur perizinan. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, danJika mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan kontak Easybiz di halo@easybiz. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/10”), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Asas pemungutan pajak (asas maupun teori pemungutan pajak) 6. 3. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah. Diperlukannya surat izin keramaian ini mempunyai landasan hukum, yaitu Juklap Kapolri No. Sebagai instrumen pengendalianPengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. (3) Permohonan perpanjangan izin optikal sebagaimanaDasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 44 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum denganBerbahaya dan Beracun (B3) kepada pemohon izin TPS Limbah B3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Tahun 2019 Dosen Pembimbing : Muh. penyederhanaan persyaratan investasi. Abstract. Salah satunya, menyederhanakan proses perizinan di berbagai sektor, salah satunya sektor ketenagakerjaan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing. akan sangat membantu pelaku usaha yang mengahadapi kasus hukum. 1. Hol. a. Dasar Hukum Tentang Izin Membangun Bangunan (IMB) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. Perizinan PJP. Pokoknya hukum harus ditegakkan, kalau negara ini mau baik ke atas, itu hukum harus memberi kepastian, ke bawah harus memberi perlindungan," kata Mahfud. [12] Penetapan tingkat risiko tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. Yang pertama adalah dengan mengurus secara langsung di PTSP untuk mengurus secara offline, dan yang kedua bisa dilakukan dengan mendaftar melalui Online Single Submission (OSS). 1993. Merujuk pada dasar hukum poligami tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan,. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 3. Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20099Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); -5-.